Hidup Harmoni Di Tanah Bencana: Isu Geosains Ke Depan Dalam Menata Ruang

Bandung - Negeri indonesia diberi anugrah berada dalam pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, kondisi tektonik tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa ini. Lajur mineralisasi dan cekungan-cekungan sedimen memberikan kelimpahan sumber daya mineral dan sumber daya minyak dan gas bumi. Deretan 127 Gunungapi aktif dan sebaran 16.056 pulau yang membentang dari ujung barat sampai timur, dengan panjang pantai 55 ribu Km, memberikan keindahan yang tiada tara sebagai potensi destinasi dalam sektor pariwisata, namum dibalik semua anugrah yang melimpah tersebut tersimpan potensi bencana yang menjadi pengingat dan pemandu kita agar selalu arif dan bijaksana dalam pengelolaanya.

Pergerakan ketiga lempeng tektonik yang dinamis tentunya selalu memberi peringatan kepada kita untuk lebih waspada terhadap bencana geologi yang akan terjadi. Gempabumi, tsunami dan letusan gunungapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah mempunyai perspektif bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan tentunya kita harus berusaha mencari cara bagaimana hidup harmoni dengan kondisi tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, secara beruntun wilayah tanah air dikejutkan oleh berbagai kejadian bencana geologi berskala besar, mulai dari kejadian gempabumi Lombok pada bulan Juli 2018, kemuadian disusul gempabumi dan tsunami Palu pada akhir September 2018, dan yang masih hangat di benak kita adalah kejadian tsunami yang sementara diduga dipicu oleh longsoran tubuh gunung Anak Krakatau pada penghujung tahun 2018. Kejadian-kejadian bencana tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan negara. Ribuan jiwa meninggal dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit serta menyisakan trauma yang mendalam bagi para korban yang selamat akibat bencana tersebut. BNPB mencatat kerugian ekonomi pada kejadian gempabumi Palu mencapai lebih dari Rp. 13,82 triliun (Tribun Timur, 17 Januari 2019), lebih besar dari total biaya pembangunan ruas jalan tol terpanjang di Indonesia Cikopo – Palimanan yang menghubungkan Purwakarta-Cirebon sepanjang 116,7 km. Demikian juga gempabumi Lombok menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp. 12,15 triliun yang meliputi kerusakan bangunan, infrastruktur dan kerusakan fasilitas yang lain (CNN Indonesia, 10 September 2018). Nilai tersebut belum termasuk anggaran untuk pemulihan paska bencana sebesar Rp 34 triliun untuk kedua wilayah tersebut (Kompas, 18 Januari 2019).

Mengapa Dampak Bencana Gempabumi di Indonesia Begitu Besar ?

Sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah mempunyai pengalaman yang panjang mengenai kebencanaan gempabumi, karena memang secara geografis wilayah Indonesia terletak pada jalur tektonik aktif yang terus bergerak, yang setiap saat dapat menimbulkan kejadian gempabumi. Rilis dari Pusat Gempa Nasional BMKG pada awal bulan ini mencatat sebanyak 11.577 gempabumi terjadi di wilayah Indonesia selama tahun 2018 dengan magnitudo dan kedalaman bervariasi dari kecil sampai besar. Sedemikian banyaknya kejadian-kejadian tersebut selama bertahun-tahun barangkali telah membuat kita akrab dengan bencana bencana itu sendiri. Ketika wilayah Aceh porak poranda akibat gempabumi dan tsunami pada tahun 2004, tak selang waktu yang lama kemudian masyarakat telah membangun kembali wilayah yang dulu terdampak, seolah kita sudah lupa wilayah itu pernah disapu oleh tsunami dan diguncang gempabumi, padahal bencana yang sama mungkin akan terulang lagi, karena sumber bencananya masih “duduk” tidak berpindah pada tempatnya. Hal yang sama juga terjadi di Padang, Pangandaran, Bantul, Banyuwangi dan mungkin saja nanti di Palu.

Apakah pemerintah tidak melakukan penelitian yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tata ruang? Jawabannya adalah sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi terkait maupun oleh universitas, yang menjadi permasalahan adalah implementasi dari hasil penelitian tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Hasil penelitian umumnya hanya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat untuk diterapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saat ini barangkali menjadi momentum yang baik bagi pemerintah untuk mendorong penyusunan undang-undang geologi yang mencakup implementasi hasil penelitian kebencanaan dalam penyusunan tata ruang wilayah, dan yang lebih penting lagi nantinya adalah penegakan atas undang-undang tersebut.


Selengkapnya...